“Pemerintah dan Asosiasi “Perunggasan Perkuat Hilirisasi, Dorong Kesejahteraan Peternak Rakyat”
JAKARTA, MEDIAKOTA.COM,-
Upaya memperkuat kesejahteraan peternak rakyat terus didorong melalui sinergi antara pemerintah, asosiasi perunggasan, BUMN pangan, dan lembaga investasi nasional. Komitmen tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk Peran Serta Pemerintah dan Asosiasi dalam Mensejahterakan Peternak melalui Hilirisasi yang digelar dalam rangkaian pameran teknologi pertanian dan peternakan AGRIMAT & AGRILIVESTOCK ASIA 2026 di Nusantara International Convention Exhibition (NICE), PIK 2, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Seminar ini menjadi forum strategis lintas sektoral untuk membahas langkah konkret dalam membangun ekosistem perunggasan nasional yang lebih terintegrasi, adil, dan berkelanjutan. Sektor perunggasan dinilai memiliki peran penting sebagai penyedia protein hewani utama bagi masyarakat sekaligus penopang ekonomi pedesaan.
Di tengah tantangan fluktuasi harga pasar dan dominasi rantai pasok oleh korporasi besar, hilirisasi dinilai menjadi solusi utama untuk meningkatkan nilai tambah produk peternakan, memperkuat posisi tawar peternak, serta menciptakan stabilitas usaha di sektor perunggasan rakyat.
Forum ini juga menjadi momentum penting menyusul komitmen pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Pertanian yang disebut telah menyiapkan alokasi pendanaan sebesar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem peternakan ayam terintegrasi berskala nasional.
Selain itu, pemerintah juga tengah merancang pengalihan wewenang impor bungkil kedelai atau soybean meal (SBM), bahan baku utama pakan ternak, dari pihak swasta kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Langkah tersebut diharapkan dapat melindungi peternak lokal sekaligus menjaga stabilitas biaya produksi.
Alvino dari KPUN selaku penyelenggara seminar mengatakan, kegiatan ini bertujuan merumuskan regulasi yang menjamin keberlanjutan usaha peternakan dari hulu hingga hilir, memperkuat integrasi budidaya dan pengolahan pascapanen, serta menyelaraskan kebijakan kementerian dengan fungsi penyerapan hasil ternak oleh BUMN pangan.
“Melalui sinergi antara Kementerian Pertanian, BUMN Pangan, dan lembaga investasi nasional, ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dapat segera diwujudkan bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Alvino.
Ia menegaskan, hilirisasi tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan stabilitas usaha peternak rakyat.
“Hilirisasi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan. Kita perlu membangun infrastruktur pascapanen yang mampu menyerap hasil ternak rakyat secara stabil sehingga peternak tidak lagi hanya bergantung pada penjualan ayam hidup yang berisiko tinggi,” tegasnya.
Seminar tersebut dibagi dalam dua sesi strategis. Sesi pagi menghadirkan sidang pleno bersama gabungan asosiasi peternak, di antaranya PPN, Berkah Telur Blitar, KPUN, PPUI, dan PERMINDO, yang menyampaikan kondisi riil dan aspirasi peternak di lapangan.
Sementara sesi siang berfokus pada implementasi teknis dengan menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), PT Berdikari (Persero), PT Agrinas, Danantara, hingga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.
Dari forum ini, para peserta menargetkan tiga hasil konkret, yakni kesepakatan offtaker nasional antara BUMN pangan dan Agrinas untuk menyerap hasil produksi peternak rakyat, skema pendanaan pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cold storage, serta penyusunan peta jalan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk protein hewani.
Alvino berharap, alokasi dana Rp20 triliun dapat difokuskan untuk memperkuat hilirisasi melalui pembangunan infrastruktur pascapanen dan penyerapan daging ayam serta telur sebagai bagian dari cadangan pangan nasional.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi pemerintah dengan asosiasi peternak dalam kebijakan impor SBM agar pasokan tetap terjaga dan tidak menimbulkan gejolak di tingkat peternak.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah dan siap berkolaborasi demi mewujudkan ekosistem usaha yang lebih berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan peternak,” pungkasnya.(f/red)
