BMI Interupsi Keras Jokowi Peningkatan Covid RI diatas Cina

Selasa | 28 Juli 2020 | 05:58:38 WIB
Kejaksaan Agung RI

FOTO : ISTIMEWA/MEDIAKOTA

MEDIAKOTA.COM,-Jakarta, - -
BMI melakukan interupsi keras terkait naiknya angka covid-19. Berdasarkan informasi media, kini yang terinfeksi covid 19, di Indonesia tercatat hingga 27/7/2020 berdasarkan data BNPB telah menembus 100.303 Kasus, lebih banyak dari cina yang 83. 664 kasus. Menurut Farkhan Evendi pemerintah Joko Widodo masih asyik dengan urusan yang tidak urgensi.

"Ini tamparan keras, kita kaget dan hal ini benar-benar bagai petir bagi gugus tugas dan komite yang dibuat Pemerintah. Kami berharap Presiden Joko Widodo menunjukkan kepemimpinan yang kuat," ucap Farkhan Evendi.

"Sudahlah, berhenti dengan aneka sensasi yang tak urgen terhadap pemberantasan covid-19" ujar Farkhan Evendi.

Disamping itu, mantan aktivis Jogja yang kerap dipanggil Cak Farkhan, menyatakan bahwa pertambahan kasus baru terkonfirmasi covid 19 masih menunjukan tren tinggi. Hal ini membuat jumlah kasus positif terinfeksi kasus Corona ditanah air menunjukan tanda belum melandai apalagi menurun. Sebagaimana media Berita Satu melansir, di prediksi bulan Oktober kasus covid tembus 400 ribu. "Ini sungguh situasi gawat, jangan dipandang remeh. Ini persoalan nyawa manusia, dimana tanggung jawab negara atau pemerintah" ujarnya dengan tegas.

Ancaman reshuffle kabinet pun tak terbukti, dan BMI meyakini akan banyak blunder-blunder ke depan oleh pemerintah, baik terkait isu covid maupun isu "panas" baru yang mengganggu konsentrasi pemerintah menghadapi covid-19.

Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia menyerukan kepada Pemerintah untuk lebih serius dan tak takut pada virus oligarki yang terus menyetir pemerintah.

"Saya khawatir kebingungan dan ketakjelasan arah pemimpin akan mengakibatkan keguncangan baru di Indonesia," sergahnya.

Apalagi ditengah peningkatan covid yang melebihi cina, yang notabene diduga sebagai sumber utama adanyavirus covid-19, kita sama sekali belum mempersiapkan dampak negatif secara ekonomi maupun sosial politiknya. Bisa dinilai, selama ini pemerintah salah arah dan tak memiliki kemantapan hati untuk mengambil kebijakan dan keberanian mengeksekusi sejumlah peraturan baik," tukas Farkhan Evendi. (fz)