Seknas Jokowi, "Pro Kontra Masela, Menteri ESDM dan Shell Main Mata"

Kamis | 17 Maret 2016 | 21:47:35 WIB
Kejaksaan Agung RI

FOTO : ISTIMEWA/MEDIAKOTA

MEDIAKOTA.COM,- - Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi mencium adanya permainan atau persekongkolan jahat antara menteri ESDM Sudirman Said dengan Shell dalam polemik pembangunan pengembangan Blok Masela.

Ketua Bidang Energi Seknas Jokowi, Tumpak Sitorus mengatakan, hal tersebut tampak dari perubahan skema pengembangan Blok Masela, dimana awalnya Inpex menginginkan dilakukan dengan kilang darat (onshore), sama seperti dilakukan di sumur Arun dan Bontang, namun tiba-tiba berubah menjadi kilang laut (offshore) setelah ada intervensi dari Shell.

"Rencana awal Blok Masela itu onshore. Kenapa kemudian muncul jadi offshore ? Jawaban itu ada pada Shell dan Sudirman Said. Shell main mata sama Sudirman. Shell mau jual teknooginya agar terpakai jika Masela dibangun di laut. Sudirman dapat keuntungan dari pipanisasi. Ini persekongkolan jahat, mulai dari Sudirman Said, Faisal Basri, operatornya, sampai pengamat intelijen ada disitu", kata Tumpak kepada wartawan di Seknas Jokowi, Jakarta, Rabu (16/3).

Karena itu, lanjut Tumpak, masyarakat harus meminta Shell dan Inpex bicara ke publik. "Terutama Inpex, kenapa menganulir keputusan awal dibangun di darat. Kita gak mau dibohongin", ujarnya.

Menurut Tumpak, pengembangan Blok Masela dengan skema onshore lebih tepat karena akan membawa keuntungan bagi masyarakat setempat. Terlebih hal tersebut sesuai dengan konsep Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

"Mereka tidak patuh kepada Presiden. Padahal Presiden sudah tetapkan pembangunan dari pinggiran. Itu jelas Masela. Dia paling pinggir di perbatasan timur. Perbatasan itu daerah penting, pengaman kita", jelasnya.

Namun demikian, lanjut Tumpak, harus diakui SDM masyarakat setempat memang belum memenuhi sebagai tenaga skill bidang energi. Untuk itu, Mendikbud, Menperin, Menaker, harus bekerja cepat mempersiapkan masyarakat setempat agar sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

"Masalahnya memang tenaga skill nya gak ada. Masyarakat harus dididik cepat, agar siap SDM nya. Jangan sampai dinikmati orang luar. Prioritas harus masyarakat setempat. Agar terampil mslah energi ini, agar jangan ada konflik sosial nantinya. Jangan sampai uangnya nanti dibawa keluar. Harus disana untuk membangun desa. Agar desa tidak lagi tergantung kota. Makanya pinggir-pinggir ini harus dibereskan", paparnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi memutuskan pengelolaan Blok Masela diputuskan pada 2018. Keputusan ini berdampak pada mundurnya Plan of Development (PoD) Blok Masela yang seharusnya telah diputuskan pada akhir tahun 2015.

"Menurut kami Presiden Jokowi memang harus hati-hati. Menteri-menteri jangan main proyek deh. Buat masyarakat susah saja", tandasnya. (Bud)